Hukum Internasional Versus Hukum Islam (Orientasi Normatif, Wacana Empirik)

Prolog

Hukum Internasional adalah instrumen Hukum yang mengatur “lalu-lintas” dunia, baik negara maupun Organisasi-Organisasi Internasional.

Di masa sekarang, ternyata Hukum Internasional modern juga lebih fokus memberikan perhatian besar kepada individu. Hal ini terlihat dari banyaknya penetapan Kesepakatan-Kesepakatan Internasional yang mengandung konsep-konsep Internasional berkenaan dengan hak-hak manusia dan kebebasan asasinya.

Dalam kaitannya dengan Hukum Islam, memang banyak ditemukan konsep-konsep Hukum Internasional yang bertentangan dengan konsep-konsep Hukum Islam, terutama konsep-konsep dalam ranah Hukum Internasional Publik. Fakta ini terungkap dengan baik oleh ‘Abdullah Ahmad ‘al-Na’îm, salah satu Pakar Hukum Islam yang sangat intens dan cekatan mengkaji seberapa besar “keberpihakan” Hukum Konvensional terhadap Hukum Islam dan (atau) sebaliknya.

Tulisan ini mencoba memaparkan orientasi singkat tentang Hukum Internasional dan pemetaan sederhana nalar kritik ‘Abdullah Ahmad ‘al-Na’îm terhadap kecilnya kadar ke-internasional-an Hukum Internasional berikut solusi “berani”nya terkait penyelarasan kedua jenis Hukum yang banyak berbeda haluan tersebut.

Hukum Internasional dalam Pola Pandang Konvensional-Normatif

Layaknya epistema Hukum secara umum, Hukum Internasional juga terbagi menjadi dua sektor, yakni Hukum Internasional Publik dan Hukum Internasional Privat.

Hukum Internasional Publik sendiri didefenisikan Dr. ‘Abd al-Ghaniy Mahmûd sebagai: “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang mengatur hubungan antar elemen Hukum internasional, baik negara maupun Organisasi-Organisasi Internasional, sehingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban elemen Hukum Internasional tadi menjadi jelas, dan juga hubungan yang kerap tercipta antara elemen-elemen tersebut dan antar individu menjadi terkontrol”.

Pada perkembangannya, Hukum Internasional Publik ini telah menyentuh beragam permasalahan yang sebelumnya merupakan permasalahan Hukum Internal Dalam Negeri, ini tentu merupakan konsekuensi logis dari meluasnya aspek Hubungan Internasional antar negara dan membludaknya lahan peran hubungan tersebut.

Tak heran, jika saat ini, Hukum Internasional Publik semakin terspesifikasikan sesuai dengan objeknya. Misalkan Hukum Internasional Hak-Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional Pidana, Hukum Internasional Administratif, Hukum Peradilan, Hukum Internasional Kemanusiaan, Hukum Maritim, Hukum Internasional Ekonomi, Hukum Perjanjian, Hukum Lingkungan Internasional dan lain sebagainya.

Sementara Hukum Internasional Privat lebih sering dibahasakan sebagai “Hukum Hubungan-Hubungan Khusus Internasional”, yang defenisinya menurut Dr. Ahmad ‘Abd al-Karîm Salâmah adalah “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum dalam format tertentu yang mengatur sistem Hukum hubungan dan keterkaitan khusus antar negara”.

Dari defenisi tersebut, bisa dicermati bahwa Hukum Hubungan-Hubungan Khusus Internasional ini mengatur tiga aspek: Pertama, mengatur pendaya-gunaan hak-hak dan markas-markas Hukum yang muncul dari hubungan dan keterkaitan khusus antar negara. Kedua, mengatur penjagaan Hukum atas hak-hak dan markas-markas Hukum yang muncul dari hubungan dan keterkaitan khusus antar negara. Ketiga, mengatur penjagaan peradilan atas hak-hak dan markas-markas Hukum yang muncul dari hubungan dan keterkaitan khusus antar negara.

Tujuan-Tujuan Hukum Internasional dan Asas-Asasnya

Piagam PBB memang merupakan satu framework normatif yang berotoritas penuh dalam lingkup Hukum Internasional saat ini, walaupun Piagam ini tentunya tak cukup untuk meng-cover semua kendala penting yang mengancam Legalitas Hukum Internasional dewasa ini.

Piagam PBB memang merupakan landasan yang bukan hanya telah mengikat beragam persetujuan yang ditetapkan sebagai framework institutif untuk menyadari tujuan utama dan rasionalitas Hukum Internasional, tapi juga berkomitmen untuk menetapkan swa-tekad dan kekuasaan yang sama bagi semua masyarakat internasional, termasuk seluruh negara-negara Islam.

Pada Pasal Pertama Piagam ini disebutkan bahwa tujuan PBB adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat internasional. Yang terimplementasi dengan keberadaan lembaga rehabilitasi gabungan yang bertujuan mencegah dan menghilangkan terjadinya sebab-sebab yang mengancam keselamatan, sesuai dengan konsep-konsep keadilan Hukum Internasional, dalam rangka memecahkan perselisihan internasional.
2. Menumbuhkan Hubungan Internasional antar masyarakat dunia dengan asas penghormatan atas konsep persamaan hak bangsa-bangsa, juga penetapan rehabilitasi yang sinergis terhadap stabilitas kedamaian internasional.
3. Menerapkan kerja sama internasional dalam memecahkan permasalahan-permasalahan negara, terutama yang berhubungan dengan perekonomian, kemasyarakatan, kebudayaan dan kemanusiaan. Juga memperkuat penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan asasi warga dunia seluruhnya tanpa membeda-bedakan kewarganegaraan, bahasa, agama maupun gender.

Sedangkan konsep-konsep yang tercantum dalam Pasal Kedua Piagam PBB dan harus dipatuhi oleh Organisasi PBB dan negara anggota adalah:

1. Mendirikan lembaga dengan asas persamaan kedaulatan seluruh anggotanya
2. Agar semua anggota PBB bisa terpenuhi hak-hak dan keutamaan-keutamaan yang tumbuh karena keanggotaannya, hendaknya semua anggota melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam piagam ini.
3. Semua anggota PBB berhak menggunakan kekerasan untuk memepertahankan keselamatan wilayah negaranya dan kemerdekaan politiknya terhadap negara manapun.
4. Peraturan-peraturan dalam lembaga ini juga berlaku pada negara-negara selain anggota PBB sejauh untuk penjagaan keamanan dan perdamaian dunia.
5. Piagam ini tidak memberikan Hak atas PBB untuk intervensi terhadap permasalahan-permasalahan dalam negeri negara anggotanya, juga tidak membenarkan negara anggotanya untuk membeberkan permasalahan dalam negerinya untuk diselesaikan dengan otoritas Piagam PBB ini.

Jadi jelas terlihat, betapa pentingnya peran tujuan-tujuan dan konsep-konsep Piagam PBB ini. Secara umum, tujuan-tujuan dan konsep-konsep di atas mengisyaratkan dua poin besar, yaitu: Pertama, Wewenang PBB terpenting adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional, karenanya, seluruh negara anggota juga harus pro-aktif menjaganya, bahkan negara-negara yang bukan anggota juga dihimbau untuk pro-aktif. Begitu pula konsep-konsep yang melarang PBB untuk intervensi dengan permasalahan dalam negeri setiap negara. Kedua, ketidak-patuhan atas suatu hal yang wajib secara Hukum tidak serta merta berarti bahwa hal tersebut tidak legal secara Hukum.

Kemana Arah “Sebenar” Hukum Internasional?

‘Al-na’îm menyebutkan pentingnya klasifikasi karakteristik dan tujuan utama Hukum Internasional dan fenomena-fenomena yang berkembang dalam sektor Hukum Internasional tersebut. Dengan pertimbangan bahwa kelemahan Hukum Internasional adalah belum memenuhi standar karakteristik dan tujuannya secara substantif. Karena itulah kajian fenomena diperlukan, sebagai pengimbang kekosongan substantif karakteristik dan tujuannya tadi.

Al-na’îm berpendapat bahwa tujuan dan urgensi keberadaan Hukum Internasional adalah untuk mengatur hubungan antar masyarakat internasional dengan standar persamaan dan keadilan, agar tercipta rasa aman dan makmur bagi setiap elemen yang tercakup di dalamnya. Dan negara adalah salah satu elemen utama yang diatur Hukum Internasional tersebut, karena negara sendiri terdiri dari elemen-elemen yang memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional, di samping juga setiap negara memang berkesempatan untuk berinteraksi dengan elemen internasional secara lebih luas.

Atas dasar inilah al-Na’îm beranggapan bahwa tolak ukur utama legalitas Hukum Internasional sebenarnya serupa dengan Hukum Dalam Negeri, yakni bagaimana menyeimbangkan kemaslahatan setiap individu dan (atau) negara dalam memerankan kebebasan individunya dengan kemaslahatan kolektif untuk mewujudkan keadilan menyeluruh yang paripurna. Kerena pada kenyataannya, kontradiksi antara Hukum Internasional dan Hukum Dalam Negeri memang sering terjadi dengan sebab ketidak-samaan lahan terapan kedua jenis Hukum tersebut. Betapapun hal ini tidak akan menafikan persamaan tujuan utama kedua Hukum tadi.

Di samping, al-Na’îm juga menganggap bahwa sekumpulan konsep Hukum Internasional—berikut semua unsurnya, harus ditetapkan, diamandemen dan dimodifikasi sesuai dengan Asas Legalitas tadi.

Dalam membangun nalar kritiknya terhadap kecilnya keberpihakan Hukum Internasional terhadap Hukum Islam, al-Na’îm bepijak pada premis berikut:

Benarkah Hukum Internasional Kontemporer Telah Berskala Internasional?

Premis ini memang selalu diwacanakan al-Na’îm ketika menyuarakan gagasannya seputar teori maupun fenomena Internasional yang kerap dianalisanya melalui pendekatan Hukum Islam.

Al-na’îm senantiasa mengakui legalitas dan keampuhan Hukum Internasional sebagai sebuah instrumen Hukum yang harus ada, demi tercipta dan terjaganya keamanan dan stabilitas Hak Asasi Manusia di semua penjuru dunia. Tapi al-Na’îm juga tetap keras mengkritik bahwa selama ini timbul pencitraan bahwa Hukum Internasional adalah murni produk Barat, sementara yang lainnya hanya berperan sebagai pelaksana dan (bahkan) pengikut saja. Menurutnya harus ada pembangunan image building yang baru, di mana Hukum ini harus bisa dipandang sebagai Hukum Internasional sebenarnya, yang diproduksi, ditetapkan dan dipatuhi oleh setiap komponennya.

Pada historisnya, Hukum Eropa memang lebih menghegemoni sistem Hukum Internasional saat ini. Meskipun Hukum Eropa ini terbukti lebih komprehensif relevansinya untuk dijadikan Hukum Internasional dibanding sistem Hukum-sistem Hukum yang ada sebelumnya, semisal Hukum Hamurabi, Hukum Romawi, Hukum Islam dan lain-lain, al-Na’îm tetap berpendapat bahwa hal ini tidak akan cukup untuk dijadikan standar penetapannya sebagai Hukum Internasional. Di samping juga, corak sistem Hukum Eropa yang sempit yang kerap disebut sebagai “Hukum Internasional Tradisional” menurut al-Na’îm cenderung menjustifikasi pendudukan militer dan kolonialisasi di sebagian besar Asia dan hampir keseluruhan Afrika. Warga dan (atau) negara selain Eropa tak pernah benar-benar menjadi subjek Hukum Internasional hingga terjadinya proses dekolonialisasi pasca perang dunia kedua. Di mana sejak ini Amerika dan Australia mulai dipertimbangankan eksistensinya sebagai subjek Hukum Internasional.

Dan dalam sekejap, pasca proses dekolonialisasi ini, Sistem Hukum Eropa tersebut telah ditetapkan menjadi Hukum Internasional yang sah yang mengatur pengakuan kekuasaan nasional berikut daerah kekuasaannya di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam. Bukan hanya itu, sistem Hukum ini juga ternyata telah ditetapkan sebagai instrumen pengatur permasalahan-permasalahan internasional dalam skala tak terbatas di berbagai sektor, seumpama sektor perdagangan, kesehatan, pariwisata, lingkungan dan lain sebagainya.

Pasca proses dekolonialisasi ini, keterlibatan masyarakat internasional memang perlahan mulai merata, di mana mereka mulai berpeluang untuk mengamandemen dan memodifikasi Hukum Internasional secara berkesinambungan. Dalam artian, Hukum Internasional yang dahulunya tidak terlalu berkadar “internasional” ini perlahan-lahan bertambah kadar ke-internasional-annya. Untuk masalah ini, kerap muncul pertanyaan: “Kaidah falsafatis apa dan praktek nyata yang bagaimana yang sebaiknya digunakan untuk mengatur Hukum Internasional mendatang?”

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa dalam konsep Hukum Internasional, memang ditemukan pola pemusatan kekuatan antar Negara dan pola pemberlakuan efektifnya, dan jelas bahwa faktor-faktor dan asas ideologi serupa ini besar urgensinya untuk memahami kekuatan dan dinamika internal dalam negeri dan dinamika eksternal luar negeri dalam Hubungan Internasional, yang darinya proses pembentukan dan pemberlakuan Hukum Internasional bisa diwujudkan. Dan manfaat pola pikir serupa ini adalah memfokuskan perhatian kita sepenuhnya terhadap norma-norma akhlak Hubungan Internasional dan tujuan Hukum Internasional sebagai poin turunannya, tentu dengan tidak mengabaikan apa-apa yang harus diperhatikan dalam mendeskripsikan suatu fenomena tertentu.

Dan tak bisa diingkari bahwa negara kerap terobsesi untuk mengutamakan kemaslahatan dalam negerinya sendiri. Hal ini tentu potensial untuk menimbulkan perombakan. Menurut al-Na’îm, kekuatan politik yang berperan pada suatu negara lah yang banyak mendorong kecendrungan tersebut. Dan dalam konteks stabilitas Hukum Internasional, kecendrungan tersebut akan berpengaruh pada stabilitas substansinya, khususnya dalam tataran pembatasan hak untuk menggunakan kekerasan, penjagaan terhadap hak-hak manusia, dan lain lain.

Dan akibat yang paling tampak dari realitas di atas adalah semakin bertambahnya kadar ke-internasional-an Hukum Internasional dibanding dahulu. Dan peranan negara adalah kekuatan utama dalam proses modifikasi konsep-konsep Hukum Internasional tersebut. Di samping juga pertambahan kadar ke-internasional-an tersebut semakin memperbesar kecendrungan perselisihan dalam menentukan tujuan-tujuan utamanya. Dan pernyataan semacam ini tak berarti pengabaian terhadap permasalahan-permasalahan khusus yang berkenaan dengan konsep-konsep dan teori-teori tertentu dalam Hukum Internasional. Juga tidak meniscayakan pengecilan risiko yang muncul karena kecendrungan Negara untuk meniadakan yang dikehendakinya dan mengabaikan yang dikehendakinya dari konsep-konsep Hukum Internasional. Dan terkait hal ini al-Na’îm berpendapat bahwa mengokohkan perkembangan konstruktif seperti yang terjadi hingga sekarang adalah sesuatu yang urgen dan perlu dikontrol untuk kepentingan mendatang. Hal ini meniscayakan pemahaman akan tujuan-tujuan Hukum Internasional berikut asas-asasnya yang telah dipaparkan di sub-pembahasan terdahulu.

Hukum Islam dan Hukum Internasional

Untuk menghipotesa seberapa jauh keselarasan Hukum Internasional terhadap Hukum Islam, al-Na’îm menegaskan urgennya pemahaman Hukum Islam berikut aspek sejarahnya yang meliputi pemahaman dan pemetaan Kaidah-Kaidah Islam lintas zaman. Karena ini akan terkait erat dengan kaidah-kaidah Hukum yang berlaku dalam tataran Hukum Internasional.

Mengingat bahwa umat Islam telah banyak yang mengupayakan celah aplikasi Hukum Islam baik di ranah internal dalam negeri maupun eksternal luar negeri.

Tapi sebelum merumuskannya, penting juga untuk menyinggung otoritas dan fenomena Hubungan Internasional dalam perspektif Islam, bukan hanya pada saat al-Qur’an dan Hadits diturunkan, tapi juga pada masa proses modifikasi Hukum Islam oleh para Pakar Hukum Islam terdahulu hingga benar-benar menjadi Sistem Hukum yang komprehensif seperti sekarang.


Dimensi Historis Hukum Islam
Al-na’îm menyebutkan bahwa Islam memang pertama kali diturunkan dalam fase dan corak masyarakat yang keras. Dan muslim era awal-awal memang menggunakan kekerasan untuk bertahan hingga muslim mampu menguasai Jazirah Arab sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Dan standar nilai yang berlaku saat itu memang penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan ini juga menjadi tradisi yang berlaku antar elemen politik dan dan beragam kekuatan di beberapa daerah, di antaranya dua kekuatan Ambaratur di sebelah timur Jazirah Arabiah dan sebelah baratnya, yakni Ambaratur dan Bizantium. Karena itu, berdirinya Negara Islam pertama kali di Jazirah Arab pada abad ke-tujuh memang tercapai dengan kekerasan dan penaklukan. Di sinilah penggunaan kekerasan menjadi ketetapan bagi muslim untuk menaklukan non-muslim.

Sementara, motif perang antar golongan dalam Jazirah Arab dan antar kesatuan politik di daerah adalah masalah perebutan gelar kemuliaan, golongan, perselisihan antar daerah serta perebutan materi. Dan Hukum Islam sendiri sebenarnya telah membatasi hak untuk menggunakan kekerasan dalam hubungan antar Negara hanya pada pembelaan diri dan penyebaran Islam. Dua sebab inilah yang kemudian dikenali sebagai dua asas legal untuk melaksanakan perang sampai kini.
Fenomena historis ini terus berlangsung sepanjang proses pembentukan Hukum Islam. Menurut al-Na’îm, dalam rentang seribu tahun setelahnya, kita harus bisa melihat teks-teks dasar dalam Qur’an dan Hadits yang terkait dengan masalah ini. Begitu juga kaidah-kaidah dan batasan-batasan yang diadopsi oleh para Pakar Hukum Islam dari dua sumber Hukum ini di abad Delapan dan Sembilan, sebagai alat utuk menyebar-luaskan Islam pada masa itu. Karena negara Islam diwajibkan untuk menerapkan Hukum Islam, maka jika ada yang menentang kebenaran Islam, kaum muslim diwajibkan untuk menggunakan kekerasan.
Dari sini, perlu ditekankan poin pengecualian dan pembatasan. Sebenarnya konsep-konsep dan tradisi-tradisi yang terbentuk untuk mengatur hubungan antar beragam kesatuan politik sebelum munculnya Hukum Internasional Modern tidak benar-benar diperhitungkan kadar ke-internasional-annya seperti pada pemaknaan dewasa ini. Karena menurut al-Na’îm itu hanya pengecualian dalam Konsep Persamaan Hukum dan Pola Interaksi Ideal, agar setiap Sistem Hukum dianggap sebagai sistem Internasional. Karenanya, cabang Hukum Islam yang oleh Pakar Islam terdahulu disebut “al-Siyar” sejalan dengan pemahaman Hukum Internasional di masa sekarang.
Legalitas penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional di masa lalu tidak berarti legalitas juga di masa sekarang. Jika dahulu penggunaan kekerasan legal dilakukan dalam rangka menghadapi kekerasan yang mengancam, maka demikian juga sekarang, penggunaan ini hanya dilegalkan apabila ada bahaya yang jelas-jelas mengancam keselamatan penghuni dan wilayah suatu negara.
Sebagai penegasan, al-Na’îm menekankan bahwa muslim tidak diperbolehkan untuk menjadikan sejarah sebagai sumber Hukum Islam, baik dahulu maupun mendatang. Juga tidak menyetujui al-Qur’an dan Sunnah sebagai landasan Hukum Islam yang disama-ratakan baik dahulu, kini dan mendatang. Karena al-Na’îm mengira bahwa sejarah hanyalah frame tempat dua sumber Hukum Islam (al-Qur’an dan Sunnah) tersebut ditetapkan. Dengan kata lain, al-Na’îm mengafirmasi bahwa sebagaimana Qur’an dan Sunnah telah menjadi Sumber Hukum dalam rangka memecahkan permasalahan yang terjadi zaman dahulu, al-Qur’an dan Sunnah juga harus menjadi Sumber Hukum Modern yang bisa memecahkan permasalahan-permasalahan masa kini.
Dari paparan dimensi historis di atas, ada beberapa kaidah-kaidah penting dalam Hukum Islam yang bertentangan dengan Hukum Internasional, yakni masalah permusuhan terhadap non-muslim dan penggunaan kekerasan terhadap non-muslim, regulasi penggunaan kekerasan dan perjanjian damai.

Hal-Hal yang Kontroversial antara Kaidah Hukum Islam dan Substansi Hukum Internasional
Kaidah-kaidah Hukum Internasional memang banyak yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam. Khususnya yang berhubungan dengan problematika perdamaian. Bukan hanya pada permasalahan-permasalahan yang telah tersepakati dan berstatus jelas dalam Islam, tapi juga pada permasalahan yang masih debatable dalam lingkup Pakar Hukum Islam sendiri.
Menurut al-Na’îm, Hukum Islam berkeseberangan langsung dengan Piagam PBB, di mana Piagam PBB melarang penggunaan kekerasan dalam Hubungan Internasional kecuali untuk membela kedaulatan, keselamatan warga dan wilayah negaranya. Sementara Hukum Islam melegalkan penggunaan kekerasan untuk menyebarkan ajaran Islam atau membela ajaran Islam di negara-negara Islam lainnya. Begitu pula kecendrungan untuk berpegang pada Hukum Islam yang selalu membenarkan permusuhan terus-menerus terhadap negara-negara non-muslim, yang menurut al-Na’îm sangat bertentangan dengan asas dasar Hukum Internasional modern seluruhnya.
Sebenarnya, permasalahan ini telah menjadi isu global di kalangan Pakar Hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perang berkepanjangan antara negara Islam dan non-Islam, tapi penyelesaian yang diupayakan dan dicapai baru sebatas penghentian perang temporal melalui legalisasi perjanjian damai, yang tentunya masih belum bersepakat penuh dengan konsep Hukum Internasional.
Di antara fenomena internasional yang menjadi objek analisa al-Na’îm adalah fenomena perang Iran-Irak dan Terorisme Internasional. Kedua fenomena ini tentu memiliki status Hukum berbeda di depan masing-masing Hukum Internasional dan Hukum Islam, seperti yang disinggu sebelumnya.

Tanggung-Jawab Mutual untuk Kemaslahatan Bersama
Al-na’îm menegaskan bahwa metode terbaik dalam mewujudkan kemaslahatan bersama antara Hukum Internasional dengan Hukum Islam adalah dengan merefleksikan ulang realitas perdamaian umat muslim dan non-muslim zaman dahulu. Yakni dengan: Pertama, karena mengingat terjadinya peperangan terus-menerus antara muslim dan non-muslim, maka kita perlu mencontoh keharmonisan muslim dan non-muslim zaman dahulu yang senantiasa hidup damai berdampingan dengan non-muslim. Kedua, dengan penolakan perjanjian antara muslim dan non-muslim yang diharamkan oleh al-Qur’an dan Sunnah. Ketiga, dengan menerima prasarana-prasarana kerjasama internasional dan mengatasi perselisihan melalui hubungan diplomasi dan peradilan.

Dan cara satu-satunya untuk menerapkan pembenahannya menurut al-Na’îm adalah dengan mengganti ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang secara tersirat telah memerintahkan penggunaan kekerasan dalam menyebarkan Islam di antara non-muslim dan mewajibkannya juga terhadap muslim-muslim yang murtad, dengan ayat-ayat al-Qur’an dan Hadits yang menyeru pada penggunaan prasarana aman dalam mewujudkan dua maksud tersebut sebagai landasan Hukum Islam. Dengan begini, secara tidak langsung akan tercapailah standar utama yang meniscayakan pemahaman atas Qur’an dan Hadits tanpa mengabaikan aspek sejarahnya.

Menurut al-Na’îm, seluruh ayat al-Qur’an dan Hadits yang menetapkan penggunaan kekerasan dalam menyebarkan Islam kepada kaum non-muslim dan muslim yang murtad berkembang subur dalam fatrah madaniah. Dan para Pakar Hukum Islam terdahulu berpendapat bahwa teks-teks madaniah zaman dahulu dan konsep pemerintahan negara Islam yang berlandaskan pada teks-teks tersebut telah dihapus. Dari perspektif Hukum, semua teks-teks dan konsep pemerintahan tersebut bertentangan dengan apa yang yang dibawa Rasulullah SAW dengan risalah terakhirnya di Madinah.

Al-na’îm menghipotesa lebih lanjut bahwa muslimin mulai memiliki kekuatan sejak di Madinah ini, yang terus diperbesar dengan melebarkan daerah kekuasaannya dan menyebarkan ajaran Islam melalui kekerasan tersebut.

Dengan melihat pada aspek sejarah yang membangkitkan semangat para Pakar Hukum sebelumnya akan arti pentingnya penafsiran sumber-sumber Islam dan rancang bangun penjelasan Hukum Islam dalam format sistem Hukum yang komprehensif, al-Na’îm tetap menegaskan bahwa pemahaman dan pengaplikasian serupa ini menjadi logis dan urgen. Karena mungkin saja Islam tak akan bertahan andaikan penggunaan kekerasan dalam menyebarkan dakwah dan menjaga kesatuan dan stabilitas muslim tidak dibolehkan pada saat itu. Hal itu dikarenakan ketidak-mungkinan untuk menjaga keselamatan masyarakat di saat kekerasan dan yang berkuasa. Hanya saja, aspek historis yang ditafsirkan dan diterapkan dalam frame sumber-sumber Islam di masa awal-awal telah berganti secara berkesinambungan, yang kemudian mengisyaratkan pentingnya amandemen Hukum yang teradopsi dari sumber-sumber tersebut.

Oleh karena itulah al-Na’îm melihat penting dan logisnya untuk menerapkan “pembolak-balikan” amandemen, yakni dengan menjadikan apa-apa yang legal saat ini untuk diamandemen, lalu menjadikan yang teramandemen di masa lalu legal kembali di waktu sekarang.

Dan al-Na’îm yakin bahwa dengan begini, kaum muslim seluruhnya akan menemukan pola keimanan yang lebih mudah terhadap Islam, yang terwujud dengan perdamaian dan kebebasan yang purna, yang jauh lebih baik dibanding dengan penggunaan kekerasan ataupun ancaman untuk menggunakannya. Berikut juga pola umat islami yang mengikatkan ruh keadilan dan legalitas yang sungguh-sungguh antar individunya, yang juga jauh lebih baik dibanding pola umat yang selalu berselisih dan sibuk bereformasi. Keyakinan al-Na’îm yang serupa ini mengindikasikan dengan jelas bahwa al-Na’îm tegas mengafirmasi lebih tingginya kadar teks-teks Makkiah dibanding teks-teks Madaniah, artinya, bahwa sampel-sampel teks Madaniah yang berkenaan dengan hubungan antar golongan dan antar Negara lah yang berwajah temporal, bukan teks-teks Makkiyah seperti yang dikira oleh para Pakar Hukum Islam terdahulu.
Dan pemahaman serupa ini bisa diterima dengan landasan bahwa ini akan berkontribusi besar terhadap penciptaan keselarasan Hukum Islam dengan substansi Hukum Internasional. Yang berarti penolakan Hukum Islam terhadap penggunaan kekerasan dalam penyebaran Islam dan penjagaan kesatuan umat Islam. Di sinilah al-Na’îm menjelaskan arti pentingnya Pola Interaksi Ideal, yang akan mendukung negara-negara Islam masa kini untuk mengakui kedaulatan semua negara—baik negara Islam maupun bukan Negara Islam sesuai dengan corak kedaulatan yang dianutnya. Yang mana Pola Interaksi Ideal ini telah diwajibkan kepada seluruh negara Islam melalui Pasal (2) Piagam PBB. Dan menurut al-Na’îm, pola interaksi ideal ini tak akan terlaksana dengan baik jika saja muslim belum berupaya mengamandemen Hukum Islam dan menggantinya dengan corak Hukum Islam yang pernah ada dalam sejarahnya tadi.
Atas dasar inilah, al-Na’îm menghimbau semua elemen muslim dengan berbagai ideologinya untuk terbuka dan patuh terhadap Hukum Internasional jika menginginkan keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Internasional. Sehingga akan tercipta dinamika selaras antar negara muslim dan non-muslim dalam kepatuhan yang sama terhadap Hukum Internasional.

Epilog
Metode al-Na’îm untuk membeberkan faktor ketidak-selarasan Hukum Islam dengan Hukum Internasional memang genial dan kapabel untuk memper-sewajahkan permasalahan-permasalahan Internasional yang berbeda status dalam pandangan kedua jenis hukum tersebut.
Dalam pendekatannya dengan Hukum Islam, al-Na’îm tak canggung-canggung menggugat relevansi teks-teks Madaniah yang menurutnya merupakan pendorong utama munculnya interpretasi teks yang salah terhadap teks-teks yang melegalkan penggunaan kekerasan dalam Hubungan Internasional. Tak hanya menggugat, al-Na’îm juga rupanya menyeru untuk membebaskan pemaknaan atas Qur’an dan Sunnah sebagai sumber Hukum Islam dari “andil” sejarahnya. Al-na’îm menginginkan teks-teks yang melegalkan penggunaan kekerasan tersebut cukup menjadi prasasti sejarah saja. Sudah saatnya mewacanakan teks-teks yang lain yang lebih sinergis dengan kemaslahatan internasional.
Hanya saja, ada yang kurang bernas dari nalar kritik al-Na’îm ketika mempertanyakan kadar ke-internasional-an Hukum Internasional. Rupanya pola pikir al-Na’îm untuk menjawab seberapa besar kadar tersebut tak setajam kritismenya ketika bertanya. Kritisnya pertanyaan tersebut serasa terpatahkan ketika al-Na’îm harus berbenturan dengan realitas bahwa pola Hukum Internasional saat ini telah lebih baik memperlibatkan seluruh elemen anggotanya. Al-na’îm seperti berapologi dengan menghadirkan pertanyaan lain yang sedikit sekali keberpihakannya pada pertanyaan pertamanya.
Overall, upaya al-Na’îm dalam memberikan ruang keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Internasional adalah salah satu upaya besar untuk mendialektikakan sumber-sumber Hukum Islam dengan tuntutan pesatnya fenomena kriminalitas internasional dewasa ini, khususnya dalam ranah Hukum Internasional Publik. Pola pendekatan ini—seperti yang diafirmasi oleh al-Na’îm sendiri, juga merupakan upaya besar untuk menetralisir kelemahan mendasar Hukum Internasional yang kerap kurang tanggap terhadap fenomena kriminalitas yang berkembang.

Referensi:

[1] ‘Abd al-Ghaniy Mahmûd, al-Qânûn al-Dauliy al-‘Âm, Dâr al-Nahdlah al-‘Arabiyyah, Cairo, 2004-2005
[2] Dr. Ahmad ‘Abd al-Karîm Salâmah, al-Tanâzu’ al-Dauliy li al-Qawânîn wa al-Murâfa’ât al-Madaniyyah al-Dauliyyah, Dâr al-Nahdlah al-‘Arabiyyah, Cairo
[3] ‘Abdullah Ahmad al-Na’îm, “Why Should Muslims Abandon Jihad ? Human Rights and The Future of International Law” dalam “Third World Quarterly”, vol. 27, no. 5, 2006
[4] ‘Abdullah Ahmad al-Na’îm, Nahwa Tathwîr al-Tasyrî’ al-Islâmiy, Sînâ li al-Nasyr, Cairo, cet. I, 1994
[5] ‘Abdullah Ahmad al-Na’îm, “Islamic Ambivalence to Political Violence: Islamic Law and International Terrorism” dalam “German Year Book of International Law”, vol. 31, 1989



About this entry